Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah Penulis : Johan Jasin Ukuran : viii, 208, Uk: 15.5x23 cm ISBN : 978-623-209-659-2 Cetakan Pertama : Mei 2019 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan yang sangat mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara persoalan hukum teramat penting, karena hukum menjadi instrumen utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat juga merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan ham yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. Ham tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakan hukum dan ham tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah Penulis : Johan Jasin Ukuran : viii, 208, Uk: 15.5x23 cm ISBN : 978-623-209-659-2 Cetakan Pertama : Mei 2019 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat tiga persoalan yang sangat mendasar, yakni hukum, hak asasi manusia (ham) dan otonomi daerah. Bagi bangsa dan bernegara persoalan hukum teramat penting, karena hukum menjadi instrumen utama sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat juga merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dimaksud terkait erat dengan ham yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh semua lapisan komponen bangsa. Ham tersebut menjadi unsur penting bagi suatu negara hukum, disamping pemerintah dan yang diperintah tunduk pada hukum serta adanya peradilan administrasi negara. Persoalan penegakan hukum dan ham tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.