Buku Pengantar Sosiologi Hukum
Pengarang Muhammad Zainal Institusi STIH Zainul Hasan Probolinggo Kategori Buku Referensi Bidang Ilmu Hukum ISBN 978-623-209-721-6 Ukuran 14×20 cm...
| Penulis | Muhammad Zainal |
| ISBN/SKU | 978-623-209-721-6 |
| Penerbit | Penerbit Buku Pendidikan Deepublish |
| Stok | ✅ Tersedia (Ready Stock) |
Transaksi Aman & Terenkripsi
Deskripsi Lengkap
| Pengarang | Muhammad Zainal |
| Institusi | STIH Zainul Hasan Probolinggo |
| Kategori | Buku Referensi |
| Bidang Ilmu | Hukum |
| ISBN | 978-623-209-721-6 |
| Ukuran | 14×20 cm |
| Halaman |
x, 203 hlm
|
| Ketersediaan | Pesan Dulu |
| Tahun | 2019 |
Sinopsis Buku Pengantar Sosiologi Hukum |
| Buku Pengantar Sosiologi Hukum | Buku ini terdiri dari beberapa bab, bab pertama pendahuluan, bab kedua hubungan timbal balik antara hukum dengan struktur sosial dan dinamika sosial, bab ketiga fungsi hukum dalam masyarakat, bab keempat hukum dan perubahan sosial, bab kelima bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bab terakhir kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Manusia sejak lahir hidup dalam lingkungan kelompok kecil yang disebut dengan keluarga, menginjak dewasa kehidupannya mulai luas kedalam kelompok-kelompok besar yang disebut dengan masyarakat, karenanya manusia di samping sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial (Aristoteles dalam bukunya disebut dengan Zoon Politicon). Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang menimbulkan pergesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum. Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Di berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku (tetua) adat, yang biasanya mempunyai ‘kelebihan’ tertentu untuk ‘menjembatani’ berbagai persoalan yang ada. Dengan kondisi ini, tetua adat yang dipercaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah disepakati bersama. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Ini artinya, (komunitas) masyarakat adat sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi hukum yang sebenarnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Dapat dirumuskan bersama, bahwa hukum adat merupakan hukum tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis. Inilah salah satu kelemahan hukum adat.
|
