Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang

Buku Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Penulis Prof. Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H. Kategori Buku Referensi Bidang Ilmu Hukum ISBN 978-623-02-5860-2 Ukuran 15.523 cm Halaman xiv, 241 hlm Penerbit Deepublish Tahun 2022

Kelebihan Produk di toko kami adalah

1. Buku Original
2. Dicetak dan dikirimkan langsung oleh penerbit
3. Buku Ber ISBN
4. Packing Aman dan Rapih
5. Garansi Uang Kembali atau Ganti Buku

Buku ini mengungkit hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Adanya hubungan kontraktual ini didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara di mana pemerintah selaku jabatan yang menjadi dasar bagi kontrak pengadaan barang dan jasa. Terlibatnya pemerintah terkait dengan jabatan pemerintahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa harus dibedakan dalam kedudukan sebagai wakil dari jabatan maupun wakil dari badan hukum publik. Hal ini tentunya diperlukan untuk membatasi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri

Buku ini mengupas kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara filosofis, asas-asas hukum kontrak, teori-teori hukum kontrak, dan syarat-syarat kontrak, dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: Introduksi Kefaktualan Implikasi Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Prinsip Hukum untuk Memberikan Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Inferensi dan Rekomendasi

Buku Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Penulis Prof. Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H. Kategori Buku Referensi Bidang Ilmu Hukum ISBN 978-623-02-5860-2 Ukuran 15.523 cm Halaman xiv, 241 hlm Penerbit Deepublish Tahun 2022

Kelebihan Produk di toko kami adalah

1. Buku Original
2. Dicetak dan dikirimkan langsung oleh penerbit
3. Buku Ber ISBN
4. Packing Aman dan Rapih
5. Garansi Uang Kembali atau Ganti Buku

Buku ini mengungkit hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Adanya hubungan kontraktual ini didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara di mana pemerintah selaku jabatan yang menjadi dasar bagi kontrak pengadaan barang dan jasa. Terlibatnya pemerintah terkait dengan jabatan pemerintahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa harus dibedakan dalam kedudukan sebagai wakil dari jabatan maupun wakil dari badan hukum publik. Hal ini tentunya diperlukan untuk membatasi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri

Buku ini mengupas kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara filosofis, asas-asas hukum kontrak, teori-teori hukum kontrak, dan syarat-syarat kontrak, dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: Introduksi Kefaktualan Implikasi Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Prinsip Hukum untuk Memberikan Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Inferensi dan Rekomendasi