Hukum Pemerintahan Daerah - SYAHRI THOHIR

Buku Hukum Pemerintahan Daerah Pengarang Dr. H. M. SYAHRI THOHIR, Drs., SH., MH. Institusi Universitas Wiralodra Indramayu Kategori Buku Ajar Bidang Ilmu Hukum ISBN 978-602-280-080-4 Ukuran A5 Halaman xviii+250 hlm

Penyelengaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Kegagalan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang belum dilaksanakan secara proporsional itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan yang melahirkan antara lain tuntutan untuk memisahkan diri dan tuntutan keras agar otonomi daerah ditingkatkan pelaksanaannya Pembahasan dan analisis kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Era Reformasi Otonomi Daerah dalam buku ini akan diawali dengan uraian mengenai batasan dan lingkup bahasan.

Dilanjutkan dengan pokok pokok kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam buku ini terdapat juga uraian dan analisis mengenai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun tidak menyeluruh tetapi agak rinci dan mendalam. Dilengkapi dengan beberapa teori mengenai implementasi kebijakan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.sasi Penyelenggara Kebijakan Publik

Buku Hukum Pemerintahan Daerah Pengarang Dr. H. M. SYAHRI THOHIR, Drs., SH., MH. Institusi Universitas Wiralodra Indramayu Kategori Buku Ajar Bidang Ilmu Hukum ISBN 978-602-280-080-4 Ukuran A5 Halaman xviii+250 hlm

Penyelengaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Kegagalan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang belum dilaksanakan secara proporsional itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan yang melahirkan antara lain tuntutan untuk memisahkan diri dan tuntutan keras agar otonomi daerah ditingkatkan pelaksanaannya Pembahasan dan analisis kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Era Reformasi Otonomi Daerah dalam buku ini akan diawali dengan uraian mengenai batasan dan lingkup bahasan.

Dilanjutkan dengan pokok pokok kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam buku ini terdapat juga uraian dan analisis mengenai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun tidak menyeluruh tetapi agak rinci dan mendalam. Dilengkapi dengan beberapa teori mengenai implementasi kebijakan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.sasi Penyelenggara Kebijakan Publik