Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daera

Buku Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Penulis : Yahnu Wiguno Sanyoto Halaman : xxiv, 236 hlm, Uk: 15.523 cm ISBN : 978-623-02-3371-5 Cetakan : September 2021 Penerbit Deepublish

Keunggulan Kami

1. 100 % Original
2. Dicetak dan dikirimkan langsung oleh penerbit
3. Buku Ber ISBN
4. Packing Aman dan Rapih
5. Bergaransi

Sinopsis : Dinamika regulasi Pilkada berdampak terhadap pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu. Awalnya, keberadaan aparatur pengawas kontestasi politik hanya diperuntukkan untuk mengawasi tahapan Pemilihan Umum dan bersifat ad hoc, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya konstelasi perpolitikan nasional dan lokal, Pengawas Pemilu secara struktur maupun kewenangan juga mengalami transformasi kelembagaan dari ad hoc menjadi tetap (permanen) yang kemudian diberikan nama Bawaslu. Dilemanya, walaupun sedemikian diperkuatnya kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada konteks Pilkada, hal tersebut bukanlah wewenang yang otonom padahal secara substansial, keberadaan Bawaslu adalah untuk menjaga agar Pilkada benar-benar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam buku ini akan dibahas mengenai tata kelola penanganan pelanggaran Pilkada dan dinamikanya.

Buku ini hadir sebagai sebuah catatan, evaluasi, dan proyeksi atas proses penanganan pelanggaran Pilkada sehingga di masa yang akan datang buku ini dapat menjadi referensi bagi Pengawas Pemilu dan bahan inovasi gagasan bagi para pihak yang berkepentingan dalam rangka penegakan hukum pemilihan.

Buku Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Penulis : Yahnu Wiguno Sanyoto Halaman : xxiv, 236 hlm, Uk: 15.523 cm ISBN : 978-623-02-3371-5 Cetakan : September 2021 Penerbit Deepublish

Keunggulan Kami

1. 100 % Original
2. Dicetak dan dikirimkan langsung oleh penerbit
3. Buku Ber ISBN
4. Packing Aman dan Rapih
5. Bergaransi

Sinopsis : Dinamika regulasi Pilkada berdampak terhadap pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu. Awalnya, keberadaan aparatur pengawas kontestasi politik hanya diperuntukkan untuk mengawasi tahapan Pemilihan Umum dan bersifat ad hoc, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya konstelasi perpolitikan nasional dan lokal, Pengawas Pemilu secara struktur maupun kewenangan juga mengalami transformasi kelembagaan dari ad hoc menjadi tetap (permanen) yang kemudian diberikan nama Bawaslu. Dilemanya, walaupun sedemikian diperkuatnya kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada konteks Pilkada, hal tersebut bukanlah wewenang yang otonom padahal secara substansial, keberadaan Bawaslu adalah untuk menjaga agar Pilkada benar-benar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam buku ini akan dibahas mengenai tata kelola penanganan pelanggaran Pilkada dan dinamikanya.

Buku ini hadir sebagai sebuah catatan, evaluasi, dan proyeksi atas proses penanganan pelanggaran Pilkada sehingga di masa yang akan datang buku ini dapat menjadi referensi bagi Pengawas Pemilu dan bahan inovasi gagasan bagi para pihak yang berkepentingan dalam rangka penegakan hukum pemilihan.