Perubahan Fungsi Tanah Wakaf

Judul Lengkap : Buku Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Penulis : Ikhwani Muhammad Iqbal Najmuddin ISBN : 978-623-209-317-1 Ukuran : xiv, 97 hlm, Uk: 15.5x23 cm Cetakan : Maret 2019

Sinopsis :

Buku ini berjudul Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Dikalangan Imam Mazhab terutama Imam Syfii tidak membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf secara mutlak, namun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan memberikan ruang untuk melakukan perubahan fungsi tanah wakaf dengan persyaratan tertentu. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terjadi pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 40 dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selanjutnya pasal 41 dinyatakan: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dikecualikan apabila harta wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan fungsi tanah wakaf menurut Imam Mazhab dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan untuk mengetahui implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data perpustakaan berupa data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder di kumpulkan melalui studi dokumen. Data-data yang terkumpul dianalisis melalui analisis isi (contens analysis).

Judul Lengkap : Buku Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Penulis : Ikhwani Muhammad Iqbal Najmuddin ISBN : 978-623-209-317-1 Ukuran : xiv, 97 hlm, Uk: 15.5x23 cm Cetakan : Maret 2019

Sinopsis :

Buku ini berjudul Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Dikalangan Imam Mazhab terutama Imam Syfii tidak membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf secara mutlak, namun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan memberikan ruang untuk melakukan perubahan fungsi tanah wakaf dengan persyaratan tertentu. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terjadi pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 40 dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selanjutnya pasal 41 dinyatakan: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dikecualikan apabila harta wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan fungsi tanah wakaf menurut Imam Mazhab dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan untuk mengetahui implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data perpustakaan berupa data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder di kumpulkan melalui studi dokumen. Data-data yang terkumpul dianalisis melalui analisis isi (contens analysis).